BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Pendidikan
mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah
pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman
selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan
sebelumnya.
Mengenai
masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim.
Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit.
Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang
mahal, bahkan aturan UU pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk
itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat
dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional,
propinsi, maupun kota dan kabupaten.
B. Rumusan
Masalah
Apa
yang dimaksud problematika pendidikan?
Apa
saja masalah pokok pendidikan di Indonesia?
Bagaimana
solusi yang tepat untuk mengatasinya?
Apa
saja faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan?
C. Tujuan
Masalah
Untuk
mengetahui arti problematika pendidikan.
Untuk
mengetahui macam-macam masalah pokok pendidikan di Indonesia.
Untuk
mengetahui solusi dari masalah-masalah pendidikan di Indonesia.
Untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan.
BAB
II
PEMBAHASAN
1. Problematika
Pendidikan
Problematika
adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris “problem” artinya, soal, masalah
atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu ketidak tentuan.
Tentang
pendidikan banyak definisi yang berbagai macam, namun secara umum ada yang
mendefinisikan bahwa, pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa
yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai
suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi
seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Definisi pendidikan secara lebih
khusus ialah suatu proses pertumbuhan di dalam mana seorang individu di bantu
mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya dan minatnya.
Sehingga dapat di simpulkan disini bahwa pendidikan adalah, suatu usaha sadar
dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan
pengalaman kognitif (daya pengetahuan), afektif (aspek sikap) maupun
psikomotorik (aspek ketrampilan) yang dimiliki oleh seorang individu.
Adapun
yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah, persoalan-persoalan atau
permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan, khususnya
Negara Indonesia.[1]
2. Masalah-Masalah
Pokok Pendidikan di Indonesia
Pembangunan
pendidikan yang sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka telah memberikan
hasil yang cukup mengagumkan sehingga secara umum kualitas sumberdaya manusia
Indonesia jauh lebih baik. Namun dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita
masih ketinggallan jauh, oleh karena itu, upaya yang lebih aktif perlu ditingkatkan
agar bangsa kita tidak menjadi tamu terasing di Negri sendiri terutama
karena terjajah oleh budaya asing dan terpaksa menari diatas irama gendang
irang lain. Upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing
tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan
yang relatif ringan. Hal ini di sebabkan dunia pendidikan kita masih menghadapi
berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih
menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang
pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang
sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh
terhadap pendidikan selanjutnya, ada beberapa masalah internal pendidikan yang
dihadapi, antara lain sebagai berikut.
Rendahnya
pemerataan kesempatan belajar (equity) disertai banyaknya peserta
didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan.
Rendahnya
mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika,
serta bahasa terutama bahasa inggris padahal penguasaan materi tersebut
merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek.
Rendahnya
efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standart yang
sudah ditentukan. Rendahnya
efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan,
yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus
meningkat. Secara empiris kecenderungan meningkatnya pengangguran tenaga
terdidik disebabkan oleh perkembangan dunia usaha yang masih di dominasi oleh
pengusaha besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi
(padat modal dan padat teknologi). Dengan demikian pertambahan kebutuhan akan
tenaga kerja jauh lebuh kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan lembaga
pendidikan.
Terjadi
kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung
jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan
kenakalan remaja. Dalam hal ini pendidikan agama menjadi sangat penting menjadi
landasan akhlak dan moral serta budi pekerti yang luhur perlu diberikan kepada
peserta didik sejak dini. Dengan demikian, hal itu akan menjadi landasan yang
kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat.
Masalah-masalah diatas erat kaitanya dengan kendala seperti keadaan geografis,
demografis, serta sosio-ekonomi besarnya jumlah penduduk yang tersebar
diseluruh wilayah geografis Indinesia cukup luas. Kemiskinan juga merupakan
salah satu kendala yang memiliki hubungan erat dengan masalah pendidikan.
Rendahnya mutu kinerja sistem pendidikan tidak hanya disebabkan oleh adanya
kelemahan menejemen pendidikan tingkat mikro lembaga pendidikan, tetapi karena
juga menejemen pendidikan pada tingkat makro seperti rendahnya efisiensi dan
efektivitas pengolahan sistem pendidikan. Sistem dan dan tata kehidupan
masyarakat tidak kondusif yang turut menentukan rendahnya mutu sistem
pendidikan disekolah yang ada gilirannya menyebabkan rendahnya mutu peserta
didik dan lulusannya. Kebijaksanaan dan progran yang ditujukan untuk mengatasi
berbagai permasalahan di atas, harus di rumuskan secara spesifik karena
fenomena dan penyebab timbulnya masalah juga berbeda-beda di seluruh wilayah
Indonesia.[2]
Sistem
pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan
masyarakat sebagai supra sistem. Pembanguana sistem pendidikan tidak mempunyai
arti apa-apa jika tidak singkron dengan pembanguanan nasional. Kaitan yang erat
antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai
supra sistem tersebut, dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan
kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu
menjadi sangat kompleks. Artinya suatu permasalahan intern dalam sistem
pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu
sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat
dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat disekitarnya, dari
mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi
faktor-faktor lainnya diluar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu
hasil belajar tersebut.
Berdasarkan
kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks,
menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak.
Pada
dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air
kita dewasa ini, yaitu:
Bagaimana
semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
Bagaimana
pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap
untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat.
Yang
pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu,
relevansi, dan juga efisiensi pendidikan.[3]
Seperti
telah dikemukakan diatas, pada bagian ini akan dibahas empat masalah pokok
pendidikan yang telah menjadi kesempatan nasional yang perlu diprioritaskan
penanggulangannya. Masalah yang dimaksud adalah:
1. Masalah
Pemerataan Pendidikan
Dalam
melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memanjakan bangsa dan kebudayaan
nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.
Masalah
pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaiman sistem pendidikan dapat
menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk
memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembanguana
sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.
Masalah
pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak
usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan
karena kurangnya fasilita pendidikan yang tersedia. Pada masa awalnya, di tanah
air kita Undang-Undang No 4 tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan
pengajaran di sekolah. Pada bab XI pasal 17 berbunyi:
Tiap-tiap
warga Negara republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima menjadi
murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan
pengajaarn pada sekolah itu dipenuhi.[4]
Selanjutnya
dalam kaitannya dengan wajib belajar Bab VI pasal 10 ayat 1 menyatakan: ”semua
anak yang berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan
belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun “ ayat 2 menyatakan: “belajar di sekolah
agama yang telah mendapat pengakuan dari menteri agama yang dianggap telah
memenuhi kewajiban belajar.
Landasan
yuridis pemerataan pendidika tersebut penting sekali artinya, sebagai landasan
pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan guna mengejar ketinggalan kita sebagai
akibat penjajahan.
Masalah
pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia
sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar
berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sehingga mereka dapat
mengikuti perkembangan kemajauan melalui berbagai media massa dan sumber
belajar yang tersedia baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun
konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat
pembangunan.
Oleh
karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan
pendidikan tersebut yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpatisipasi dalam
pembangunan, maka setelah upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai
diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Hal ini akan dibicarakan
pada butir tentang masalah mutu pendidikan.
Khusus
pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang dan tiap-tiap
jenjang memiliki fungsinya masing-masing maupun kebijaksanaan memperoleh
kesempatan pendidikan pada tiap jenjang itu diatur dengan memperhitungkan
faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif serta relevansi yang selalu ditentukan
proyeksinya secara terus menerus dengan saksama.
Pada
jenjang pendidikan dasar, kebijaksanaan penyediaan memperoleh kesempatan
pendidikan didasarkan atas pertimbangan faktor kuantitatif, karena kepada
seluruh warga Negara perlu di berikan bekal dasar yang sama. Pada jenjang
pendidikan menengah dan terutama pada jenjang pendidikan yang tinggi, kebijakan
pemertaan didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevansi, yaitu
minat dan kemampuan anak, keperluan, tenaga kerja, dan keperluan pengembangan
masyarakat, kebudayaan, ilmu, dan tekonologi. Agar tercapai
keseimbangan antara faktor minat dengan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu
diadakan penerangan yang seluas-luasnya mengenai bidang-bidang pekerjaan dan keahlian
dan persyaratannya yang dibutuhkan dalam pembangunan utamanya bagi
bidang-bidang yang baru dan langka.
Perkembangan
upaya pemerataan pendidikan berlangsung terus menerus dari pelita ke
pelita. Didalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 tengtang sistem pendidikan
nasional III tentang hak warga Negara untuk memperoleh pendidikan, pasal 5
menyatakan: ”setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan”. Bahkan dalam pasal 7 mengenai hak telah di tegaskan sebagai
berikut: “penerimaan seorang peserta didik dalam suatu satuan pendidikan
diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,
kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan
kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Perkembangan
iptek menawarkan beraneka ragam alternatif model pendidikan yang dapat
memperluas pelayanan kesempatan belajar. Dilihat dari segi waktu belajarnya
bervariasi dari beberapa jam, hari, minggu, bulan, sampai tahunan, melalui
proses tatap muka sampai pada lingkungan alam yang dapat mendung.[5]
2. Masalah
Mutu Pendidikan
Mutu
pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti
yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga
penghasil sebagai produsen tenagan terhadap calon luaran, dengan sistem
sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tesebut terjun kelapangan kerja penilaian
dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk
kerja. Lazimnya masih dilakukan pelatihan dan pemagangan bagi calon untuk
penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja dilapangan, dan berkarya.
Jadi
mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluaranya. Jika tujuan
pendidikan nasioanl dijadikan kriteria, maka pertanyaanya adalah: apakah
keluaran dari sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri,
anggota masyarakat yang sosial yang bertanggung jawab. Dengan kata lain keluaran
ini mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun
dirinya dan membangun lingkungannya. Kualitas luaran seperti tersebut adalah
nurturant effect. Meskipun disadari bahwa hakikatnya produk dengan ciri-ciri
seperti itu tidak semata-mata hasil dari sistem pendidikan itu sendiri. Yang
menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu produk tersebut tidak mudah.
Dan pada umumnya hanya dengan mengasosiasikan dengan hasil belajar yang sering
dikenal dengan EBTA atau hasil sipenmaru.
Padahal
hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang
bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya
hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar secara optimal akan
menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa
hasil belajar tersebut adalah semu. Berarti pokok permasalahan mutu pendidikan
lebih terletah pada masalah pemprosesan pendidikan. Selanjutnya kelancara
pemprosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari
peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga
masyarakat sekitar.
Masalah
mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu, didalam Tap MPR RI
tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembanguan pendidikan diletakkan pada
peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu untuk penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran
ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya pendidikan di seluruh tanah air
pada umumnya menunjukkan daerah pedesaan lebih rendah dari daerah perkotaan.[6]
3. Masalah
Efisiensi Pendidikan
Pada
hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama
dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Efesiensi
artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh
hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efesien ialah dengan
tenaga dan dana yang terbatas dapat di hasilkan sejumlah besar lulusan yang
berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus
tampak diantara semua unsur dan unit, baik antar sekolah negeri maupun swasta,
pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran
depertemen pendidikan dan kebudayaan.
Para
ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidiakn sekarang ini masih kurang efisien.
Hal ini tampak dari banyaknya anak yang drop-out, banyak anak yang
belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang
dapat pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah maupun yang luar
biasa cerdas dan genius. Oleh
karena itu, harus berusaha untuk menemukan cara agar pelaksanaan pendidikan
menjadi efisien.[7]
Masalah
efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikn
mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika
penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi.
Beberapa
masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah:
a)
Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan
b)
Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan
c)
Bagaimana pendidikan diselenggarakan
d)
Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.
Masalah
ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembanagan tenaga kependidikan.
Masalah pengangkatan terletak pada kesenjanagn antara stok tenaga yang tesedia
dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terakgir ini
jatah pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20 % dari kebutuhan tenaga
lapangan. Sedangkan persediaan tenaga siap di angkat lebih bear daripada
kbutuhan di lapangan. Dengan demikian berarti lebih dari 80% tenaga yang
tersedia tidak segera difungsikan. Ini terjadi kemubadziran yang terselubung,
karena biaya investasi pengadaan tenaga tidak segera terbayar kembali melalui
pengabdian. Dan tenaga kependidikan khususnya guru tidak disiapkan untk
berwirausaha.
Masalah
penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering mengalami
kepincanagn, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Suatu sekolah
menerima guru baru dalam bidang studi yang sudah cukup atau bahkan sudah
kelebihan, sedang guru bidang studi yang dibutuhkan tidak diberikan karena
terbatasnya jatah pengangkatan sehingga di tempatkan didaerah sekolah-sekolah
tertentu seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi
diluar kewenangannya, meskipun persediaan tenaga yang direncanakan secara makro
telah mencukupi kebutuhan, namun mengalami masalah penempatan karena
terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga kerja yang
tesedia didaerah terpencil.
Masalah
pengembanagan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya
pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum
menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana lapangan. Dapat dikatakan
umumnya penanganan pengembanagn tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat.
Padahal proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru sangat
memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat di rencanakan
berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan.dan pendidikan
berlangsung kurang efisien dan efektif.[8]
4. Masalah
Relevansi Pendidikan
Maslah
relevensi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan
dengan pembangunan nasional setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan
masyarakat, baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang.
Pendidikan
merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu,
perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan
pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh pendidikan di sekolah harus di
rencanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional, serta
memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang di perlukan sesuai dengan keadaan
lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu.[9]
Telah
dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber
daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan
mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang
digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.
Luaran
pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka
ragam seperti sektor produksi, sektor jasa. Baik dari segi jumlah maupun dari segi
kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua
sektor pembangunan baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi
kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan
dianggap tinggi.
Sebenarnya
kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika
dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang
pekerjaan yang ada antara lain sebagai berikut:
a)
Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.
b)
Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai. Yang ada ialah
siap kembang.
c)
Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai
pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak
tersedia.
Dari
keempat macam masalah pendidikan tersebut masing-masing dikatakan teratasi jika
pendidikan:
a)
Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga Negara
yang butuh pendidikan dapat ditampung daalm suatu satuan pendidikan.
b)
Dapat mencapai hasil yang bermutu artinya: perencanaan, pemprosesan pendidikan
dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
c)
Dapat terlaksana secara efisien artinya: pemrosesan pendidikan sesuai dengan
rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan.
d)
Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya: hasil pendiidkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. [10]
Pada
dasarnya pembangunan dibidang pendidikan tentu menginginkan tercapainya
pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Ada dua faktor
yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum
dapat diusahakan pada saat demikian, yaitu:
Pertama: gerakan
perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi
rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana dan daya.
Kedua: kondisi
satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu
karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang
kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai.
Meskipun
demikian pemerataan pendidiakn tidak dapat diabaikan karena upaya tersebut,
terutama pada saat suatu bangsa sedang memulai membangun mempunyai tujuan
ganda, yaitu disamping tujuan politis juga tujuan pembanguan yaitu memberikan
bekal dasar kepada warga Negara agar dapat menerima informasi dan memiliki
pengetahuan dasar untuk mengembangkan diri sehingga dapat perpatisipasi dalam
pembanguanan.
Dalam
uraian tersebut tampak bahwa masalah pemerataan berkaitan erat dengan masalah
mutu pendidikan.
Bertolak
dari gambaran tersebut terlihat juga kaitannya dengan masalah efisiensi. Karena
kondisi pelaksanaan pendidikan tidak sempurna, maka dengan sendirinya
pelaksanaan pendidikan dan khususnya proses pembelajaran berlangsung tidak
efisien. Hasil pendidikan belum dapat diharapkan relevan dengan kebutuhan
masyarakat pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.[11]
3. Solusi
Pemecahan Problematika Pendidikan di Indonesia
1. Solusi
Masalah Pemerataan Pendidikan
Banyak
macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah
untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
langkah-langkah ditempuh melalui cara konvesional dan cara inovatif.
Cara
konvesional antara lain:
a)
Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruangan belajar.
b)
Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem bergantian pagi dan sore).
Sehubungan
dengan itu yang perlu digalakkan, utamanya untuk pendidikan dasar ialah
membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu agar mau
menyekolahkan anaknya.
Cara
Inovatif antara lain:
Sistem
pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau inpact sistem,
sistem tersebut dirintis di solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.
a)
SD kecil pada daerah terpencil
b)
Sistem guru kunjung
c)
SMP terbuka
d)
Kejar paket A dan b
2. Solusi
Masalah Mutu, Efisiensi dan Relevansi Pendidikan
Meskipun
untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan,
namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendiidkan bersasaran pada
perbaikkan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen
tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas
proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, dan menghasilkan hasil
pendidikan.
Upaya
pemecahan masalah masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal
yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen. Sebagai
berikut:
a)
Seleksi yanglebih rasional terhadap masukan mentah, khususnay untuk Slta dan
PT.
b)
Pengembanagn kemanpuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut.
c)
Penyempurnaaan kurikulum
d)
Pengembanagan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar
e)
Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran
f)
Peniungkatan adminisrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran
4. Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan
Permasalahan
pokok pendidikan sebagaimana telah diutarakan diatas merupakan masalah
pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem
pendidikan sendiri. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah makro
pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus
diperhitungkan dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Masalah makro ini
meliputi masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah
politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan regional.
Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
berkembangnya masalah pendidikan, yaitu:
1. Perkembangan
Iptek Dan Seni
Perkembangan
Iptek
Terdapat
hubungan yang erat antara pendidikan dan iptek (ilmu pengetahuan dan
teknologi). Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan
terorganisasi mengenai alam semesta , dan teknologi adalah penerapan yang
direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Sebagai contoh hubungan antara pendidikan dan iptek, misalnya sering suatu
teknologi baru yang digunakan suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi
sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerj, dan mungkin juga penguraian
jumlahtenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan
baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru, kondisi tersebut minimal bisa
mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya, bahkan mungkin rumusan
baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana sarana penunjangnya seperti
sarana laboratorium dan ketenangan.
Semua perubahan tersebut tentu juga membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Contoh di atas
memberikan gambaran pengaruh tidak langsung iptek terhadap sistem pendidikan.
Di samping pengaruh tidak langsung juga banyak pengaruh yang langsung dalam
sistem pendidikan dalam bentuk berbagai macam inovasi atau pembaruan dengan
aksentuasi tujuan yang bermacam-macam pula. Ada yang bertujuan untuk mengatasi
kekurangan guru dan gedung sekolah seperti sistem Pamong dan SMP terbuka,
pengadaan guru relatif cepat seperti dengan program diploma, perlindungan
terhadap profesi guru seperti program akta mengajar. Hampir setiap inovasi
mengundang masalah. Pertama, karena belum ada jaminan bahwa inovasi
itu pasti membawa hasil. Kedua, pada dasarnya orang merasa ragu
dan gusar jika menghadapi hal baru. Masalahnya ialah bagaimana cara
memperkenalkan suatu inovasi agar orang menerimanya. Setiap inovasi mengandung
dua aspek yaitu aspek konsepsional (memuat ide, cita-cita, dan prinsip-prinsip)
dan aspek struktur operasional (teknik pelaksanaannya).
Perkembangan
Seni
Kesenian
merupakan aktivitas berkreasi manusia, secara individual ataupun kelompok yang
menghasilkan sesuatu yamg indah. Melalui kesenian manusia dapat menyalurkan
dorongan berkreasi (mencipta) yang bersifat orisinil (bukan tiruan) dan
dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Dilihat dari segi tujuan
pendidikan yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai
andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan dominan afektif khususnya
emosi yang positif dan konstruktif serta keterampilan disamping domain kognitif
yang sudah digarap melalui program /bidang studi yang lain. Dilihat dari segi
lapangan kerja, dewasa ini dunia seni dengan segenap cabangnya telah mengalami
perkembangan pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat.[14]
2. Laju
Pertumbuhan Penduduk.
Masalah
kependudukan dan kependidikan bersumber pada 2 hal, yaitu:
Pertambahan
Penduduk.
Dengan
bertambahnya jumlah penduduk maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan
beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus di tambah. Dan ini
berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah.
Pertumbuhan
penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka
kematian, mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi
penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia sekolah
lanjutan, angkatan kerja, dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan
bidang gizi dan kesehatan. Dengan demikian terjadi pergesaran permintaan akan
fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat
dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Sebagai akibat
lanjutan, permintaan untuk lanjutan keperguruan tinggi juga meningkat, khusus
untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat perlu disediakan pendidikan
non formal.
Penyebaran
Penduduk
Penyebaran
penduduk diseluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat
penduduk, terutama di kota-kota besar dan daerah yang penduduknya jarang yaitu
daerah pedalaman khususnya di daerah terpencil yangberlokasi di pegunungan dan
di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan
dalam penyediaan sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah dibangunya SD kecil
untuk melayani kebutuhan akan pendidikan di daerah terpencil pada pelita V, di
samping SD yang reguler. Belum lagi kesulitan dalam hal penyediaan dan
penempatan guru.[15]
3. Aspirasi
Masyarakat
Dalam
dua dasa warsa terakhir ini aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat,
khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi
terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap
pendidikan. Pendidikan dianggap memberi jaminan bagi peningkatan taraf hidup
dan pendakian ditangga sosial. Gejala yang timbul ialah membanjirnya
pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar menjadi meningkat. Di kota-kota , di
samping pendidikan formal mulai bermunculan beraneka ragam pendidikan
nonformal. Beberapa hal yang tidak dikehendaki antara lain ialah seleksi
penerimaan siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang
objektif, jumlah murid dan siswa perkelas melebihi yang semestinya, jumlah
kelas setiap sekolah membengkak , diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi
dan sore dengan pengurangan jam belajar, kurang sarana belajar, kekurangan
guru, dan seterusnya. Keterbelakangan budaya adalah istilah yang diberikan oleh
sekelompok masyarakat (yang menganggap dirinya sudah maju) kepada masyarakat
lain pendukung suatu budaya . bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya
pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik.[16]
4. Keterbelakangan
Budaya Dan Sarana Kehidupan.
Keterbelakangan
budaya adalah istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat (yang
menganggap dirinya sudah maju) kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya.
Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu
yang bernilai dan baik. Sesungguhnya tidak ada kebudayaan yang secara mutlak
statis, apalagi mandeg, tidak mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya bagian
unsur-unsurnya yang berubah jika tidak seluruhnya secara utuh. Perubahan
kebudayaan terjadi karena ada penemuan baru dari luar maupun dari dalam
lingkungan masyarakat sendiri. Kebudayaan baru itu baik bersifat material
seoerti peralatan-peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi,
telekomunikasi, dan yang bersifat non matreial seperti paham atau konsep baru
tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan
lain-lain. Keterbelakangan budaya terjadi karena:
a)
Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat (misal terpencil)
b)
Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budata baru karena tidak dipahami
atau karena dikhawatirkan akan merusak sendik masyarakat.
c)
Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut.
Sehubungan
dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh:
a)
Masyarakat daerah terpencil.
b)
Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.
c)
Masyarakat yang kurang terdidik.
Yang
menjadi masalah ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang budayanya
tidak ikut berperan serta dalam pembangunanmsebab mereka kurang memiliki
dorongan untuk maju. Jadi inti permasalahannya ialah menyadarkan mereka akan
ketertinggalannya, dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan, dan
bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka. Jika sistem pendidikan
dapat menggapai masyarakat terbelakang kebudayaanya berarti melibatkan mereka
untuk berperan serta dalam pembangunan.[17]
BAB
III
PENUTUP
Kesimpulan
Problematika
pendidikan adalah, persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang di
hadapi oleh dunia pendidikan, khususnya Negara Indonesia. Dunia pendidikan kita
masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat
kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai
sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas
pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat
berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya.
Pada
dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air
kita dewasa ini, yaitu:
Bagaimana
semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
Bagaimana
pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap
untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat.
Yang
pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu,
relevansi, dan juga efisiensi pendidikan.
1. Masalah
Pemerataan Pendidikan
Masalah
pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaiman sistem pendidikan dapat
menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk
memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembanguana
sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan
timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak
dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilita
pendidikan yang tersedia.
2. Masalah
mutu pendidikan
Berarti
pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemprosesan
pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemprosesan pendidikan ditunjang oleh
komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan,
kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar. Dan Masalah mutu
pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu.
3. Masalah
Efisiensi Pendidikan
Pada
hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama
dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Dan sistem pendidikan yang
efesien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat di hasilkan sejumlah
besar lulusan yang berkualitas tinggi. Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem
pendidiakn sekarang ini masih kurang efisien. Masalah efisiensipendidikan
mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikn mendayagunakan sumber daya yang
ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat
sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Masalah ini meliputi pengangkatan,
penempatan, dan pengembanagan tenaga kependidikan.
4. Masalah
Relevansi Pendidikan
Masalah
relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat
menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu
masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan
nasional.
Alternatif
solusinya:
1. Solusi
Masalah Pemerataan Pendidikan
Dengan Cara
konvesional antara lain:
1)
Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruangan belajar.
2)
Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem bergantian pagi dan
sore).
2. Solusi
Masalah Mutu, Efisiensi dan Relevansi Pendidikan
Dengan
Upaya pemecahan masalah masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi
hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen.
Sebagai berikut:
a)
Seleksi yanglebih rasional terhadap masukan mentah, khususnay untuk Slta dan
PT.
b)
Pengembanagn kemanpuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut.
c)
Penyempurnaaan kurikulum
d)
Pengembanagan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar
e)
Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran
f)
Peniungkatan adminisrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran
g)
Kegiatan pengendalian mutu.
Permasalahan
pokok pendidikan sebagaimana telah diutarakan diatas merupakan masalah
pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem
pendidikan sendiri. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah makro
pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus diperhitungkan
dalam memecahkan masalah mikro pendidikan.
Masalah-maslah
makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah
pendidikan, yaitu:
Perkembangan
iptek dan seni.
Laju
pertumbuhan penduduk.
Aspirasi
masyarakat.
Keterbelakang
budaya dan sarana kehidupan.
DAFTAR
PUSTAKA
Buchori,
Mochtar. 1994. Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia. Yogyakarka: Tiara
Wacana Yogya
Rochaety,
Eti dkk. 2006. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Tirtarahardja,
Umar dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Idris,
Zahara dan Jamal, Lisma. 1992. Pengantar Pendidikan 2. Jakarta: PT Grasindo
Sardjan
Kadir dan Umar Ma’sum. 1982. Pendidikan di Negara Sedang Berkembang. Surabaya:
Usaha Nasional
[1] Mochtar
Buchori. 1994. Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia. Yogyakarka: Tiara
Wacana Yogya, hal 46-47
[2] Eti
Rochaety, dkk. 2006. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT Bumi
Aksara, hal 64-65
[3] Umar
Tirtarahardja dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka
Cipta, hal 226
[4] Ibid,
hal 227-229
[6] Umar
Tirtarahardja dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka
Cipta, hal 232-233
[7] Zahara
Idris dan Lisma Jamal. 1992. Pengantar Pendidikan 2. Jakarta: PT Grasindo, hal
60-61
[8] Umar
Tirtarahardja dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka
Cipta, hal 234-235
[9] Zahara
Idris dan Lisma Jamal. 1992. Pengantar Pendidikan 2. Jakarta: PT Grasindo, hal
60
[10]Umar
Tirtarahardja dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka
Cipta, hal 237-240
[12] Umar
Tirtarahardja dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka
Cipta, hal 231
[13] Ibid,
233-234
[14] Sardjan
Kadir dan Umar Ma’sum. 1982. Pendidikan di Negara Sedang Berkembang. Surabaya:
Usaha Nasional, hal 191-192
[15] Ibid,
192-193
[16] Ibid,
193-194
[17] Ibid,
hal 194-195
